Foto bersama Tim Kunspek Komisi VI di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (3/7/2025). Foto: Aaron/vel

PARLEMENTARIA, Manado - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Adisatrya Suryo, menegaskan bahwa perubahan struktur kelembagaan BUMN pasca pembentukan dua entitas holding—yaitu Holding Operasional dan Holding Investasi—tidak akan mengurangi peran dan fungsi pengawasan DPR RI, khususnya Komisi VI. Hal ini disampaikannya menanggapi penetapan mitra kerja baru Komisi VI yang dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa lalu.

"Holding Operasional, yang membawahi seluruh perusahaan BUMN dalam pelaksanaan operasionalnya, kini resmi menjadi mitra kerja Komisi VI. Sedangkan Holding Investasi yang mengelola dana hasil keuntungan, menjadi mitra Komisi XI DPR RI," ujar Adisatrya saat diwawancarai PARLEMENTARIA setelah melakukan Kunspek di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (3/7/2025).
 

Ia menjelaskan bahwa pengawasan Komisi VI tetap berjalan seperti sebelumnya, yakni melalui rapat kerja rutin dengan BUMN, kunjungan lapangan, serta evaluasi atas program dan capaian yang telah direncanakan.
 

"Pengawasan tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya. Setiap masa sidang, kami memanggil BUMN untuk memaparkan roadmap dan rencana kerja mereka, baik tahunan maupun lima tahunan. Kami juga minta laporan berkala terkait capaian dan kendala yang dihadapi," jelasnya.
 

Adisatrya juga menegaskan tidak ada tumpang tindih antara fungsi Komisi VI dengan Kementerian BUMN, meski kementerian tersebut tetap menjadi pemegang saham merah putih.
 

"Masing-masing punya fungsi. Kementerian BUMN sebagai pemegang saham tetap memiliki peran strategis, dan perum-perum masih di bawah kendali kementerian. Tidak ada overlapping," tutupnya. (aar/aha)